19
Jun
2020
Berapa penghasilan petani rakyat di suatu daerah? Jika dikaitkan dengan pendapatan UMR (upah minimum regional) pilihan akan jatuh dimana? Bekerja sebagai petani ataukah buruh di suatu pabrik?
Sudah bisa dipastikan jika kehidupan petani tidak dapat ditanggung melalui produksi pertaniannya, cepat atau lambat petani akan beralih profesi dan meninggalkan pekerjaannya terdahulu. Ketahanan pangan harus diwujudkan, namun ironisnya sebagai pejuang pangan kehidupan petani masih di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS, sebanyak 63,4% atau sekitar 28,6 juta dari total penduduk miskin di Indonesia merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai petani.
Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, suatu negara harus memberi perhatian khusus (memuliakan) petani dalam bentuk berbagai kebijakan. Kebijakan campur tangan pemerintah di bidang pertanian ini, sering disebut sebagai “politik pertanian” (agricultural policy) atau “kebijakan pertanian”. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten), dan juga instansi terkait.
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, pemberian subsidi oleh pemerintah khususnya pada bidang petanian bertujuan untuk memakmurkan masyarakat, khususnya petani yang mayoritas hidup di daerah pedesaan. Subsidi pertanian dibutuhkan dengan menyadari bahwa petani secara permodalan lemah, kepemilikan lahan minim, dan akses terhadap modal terbatas.
Subsidi sekaligus perlindungan pemerintah dapat diberikan berupa input (asupan) pertanian; diantaranya benih, pupuk, dan subsidi asuransi pertanian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Salah satu khasanah kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat tani adalah digunakannya Pranata Mangsa sebagai rujukan waktu bercocok tanam. Pranata Mangsa berasal dari kata “pranata” yang berarti aturan dan “mangsa” berarti masa atau musim. Jadi pranata mangsa sejatinya memberi informasi kepada petani dan pelaut tentang perubahan musim yang terjadi setiap tahunnya.Sekalipun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Pranata Mangsa memiliki dimensi budaya lokal. Petani dan nelayan memanfaatkan tanda-tanda alam sebagai pengetahuan dalam penyusunan kalender tanamnya, serta mempergunakan patokan beberapa benda langit yang lain.
Pranata mangsa adalah suatu sistem penanggalan, dimana alam dijadikaan sebagai rujukan utamanya. Sistem ini melatih para petani menjadi cermat dan peka dalam mengamati dan membaca alam terkait apa saja yang harus dilakukan dan diberikan pada pertanaman. Sistem ini menunjukan harmoni antara petani dan alam.
Namun, belakangan ini terjadi perubahan dan pergeseran dari Pranata Mangsa versi budaya lokal ke teknologi. Bergesernya dari Pranata mangsa versi budaya lokal juga diakibatkan kurangnya keakurasian dan ketepatan musim tanam dan panen. Pemanasan global merupakan salah satu pemicu berubahnya keakurasian Pranata Mangsa.
Perubahan iklim adalah tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa mendatang, karena ini berkaitan dengan tingkat produksi pertanian sebagai penyedia konsumsi pangan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam hal ketidakpastian terkait dengan perubahan alam (iklim), pemerintah wajib memberikan perlindungan pada petani untuk mengurangi risiko gagal tanam hingga gagal panen.
Perlindungan itu juga dibutuhkan petani untuk menopang kehidupan keseharian petani yang amat tergantung pada hasil pertanian yang diusahakannya.
Salah satu bentuk perlindungan petani oleh pemerintah adalah asuransi pertanian yang dituangkan dalam UU No. 19 tahun 2013, yang juga diadopsi oleh negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Dalam skema asuransi pertanian tersebut, pemerintah memberikan subsidi premi sebesar 80% dari total premi, sedangkan petani hanya membayar premi sebesar Rp 20%. Uang pertanggungan dari asuransi pertanian tersebut, sebesar 6 juta rupiah per hektar lahan petani yang mengalami kegagalan panen.
Pemberian insentif kepada petani akan mendorong petani mau menanam bahan pangan untuk ketahanan pangan nasional (Syafputri, 2012). Beberapa insentif yang dapat diberikan pemerintah kepada petani adalah berupa kredit bersuku bunga rendah, keringanan pajak, pemberian sertifikat tanah, dan perlindungan harga panen.
Tujuan dari pemberian berbagai macam insentif kepada petani ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Dengan meningkatnya sumber daya manusia di bidang pertanian diharapkan juga akan meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Petani diharapkan dapat melakukan berbagai inovasi teknologi yang mampu menghasilkan produk dengan kuantitas yang banyak dan kulaitas yang tinggi. Sehingga pada akhirnya, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya bahkan ikut membantu menyokong kebutuhan pangan negara lain.
(Bersambung)
BACA JUGA :
1. Seri Seven Habits Ketahanan Pangan Versi Petrokimia Gresik, Pendahuluan https://mihwan.id/blog/seri-se...
2. Ketahanan Pangan #1; Melek Teknologi https://mihwan.id/blog/habits-...
3. Ketahanan Pangan #3; Regenerasi Petani https://mihwan.id/blog/habit-3...
4. Ketahanan Pangan #4; Memperbaiki Pola Konsumsi https://mihwan.id/blog/habit-4...
5. Ketahanan Pangan #5; Sinergi Agroindustri https://mihwan.id/blog/habit-5...
6. Ketahanan Pangan #6; Menguatkan Lembaga Pangan https://mihwan.id/blog/habit-6...
7. Ketahanan Pangan #7; Membangun Stabilitas Regional https://mihwan.id/blog/ketahan...
Sumber : Buku Memupuk Kesuburan, Menebar Kemakmuran (Gramedia, 2017). Penulis adalah anggota tim penulisan buku tersebut.
Sumber foto cover : demfarm.id
Muhammad Ihwan. Kelahiran Yogyakarta, tinggal di Gresik dan Jakarta. Suka membaca dan menulis, menyenangi marketing dan public relations. Pernah menjadi juru bicara perusahaan, menangani pengelolaan program TJSL, CSR, dan comdev, serta mengelola penjualan retail untuk seluruh Indonesia. Saat ini mengelola penjualan sektor korporasi untuk domestik dan mancanegara.
